Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


355826

Pengunjung hari ini : 146
Total pengunjung : 67903

Hits hari ini : 1222
Total Hits : 355826

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Sukses

Oleh : Pandita Mpu Jaya Prema | 08 Maret 2012 | Dibaca : 1187 Pengunjung

Perjuangan kaum buruh di Bekasi akhirnya sukses. Setelah memblokade jalan tol Cikampek, tuntutan mereka mengenai upah minimum kabupaten akhirnya disepakati. Jumlahnya hanya beda ratusan rupiah dengan yang ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Barat, yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin pertimbangannya tidak ada uang receh enam rupiah atau tiga rupiah, baik logam, apalagi kertas.

Sukses juga dinikmati masyarakat di Kabupaten Bima, yang jauh dari Jakarta. Setelah membakar kantor bupati, esoknya turun rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tambang emas di sana bisa ditutup. Bupati Bima pun mengeluarkan surat penghentian pertambangan.

Apakah kisah sukses ini akan ditiru? Misalnya, di Bali, masyarakat sudah enam tahun menolak proyek listrik geotermal di Bedugul. Proyek ini membabat hutan lindung, menghancurkan sumber resapan air, dan berada di kawasan suci umat Hindu. Tiga sumur sudah dibor, lalu proyek mangkrak karena masyarakat ngotot menolak. Ketika Jero Wacik menjadi Menteri ESDM, ia bertekad melanjutkan proyek itu, dan masyarakat pun heboh kembali. Apa iya orang Bali harus memblokade dulu Bandara Ngurah Rai barang sehari-dua hari agar pemerintah resmi menutup proyek listrik panas bumi itu?

Dua kisah sukses itu seharusnya tak ditiru--jika negeri ini ingin disebut negeri yang santun dan beradab. Unjuk rasa memang hak setiap warga, tapi ada pembatasan di mana unjuk rasa itu bisa dilakukan. Sudah ada undang-undang tentang ini (UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), yang intinya menyatakan hak berunjuk rasa itu tidak mengorbankan hak orang lain yang lebih besar.

Siapa pun mendukung buruh menuntut haknya memperbaiki nasib. Apalagi nilai tuntutannya masih bisa dieja dengan ribuan rupiah, bukan miliaran rupiah seperti "tuntutan" para wakilnya di Senayan. Tapi, ketika jalan tol yang menjadi akses jutaan orang diblokade, dukungan berubah menjadi kecaman. Sebab, di jalan itu terjebak orang-orang dengan nasib yang juga tak lebih baik daripada buruh Bekasi itu. Ada sopir truk yang harus mengeluarkan denda--atau upahnya dipotong--karena terlambat membawa bahan kebutuhan pokok ke pasar induk Jakarta, ada anak kecil yang menangis kelaparan dan bayi yang kehabisan susu, ada orang sakit yang meninggal karena tak mendapat pertolongan. Ribuan orang memaki karena hak mereka dirampas. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, pun tak bisa minta tolong dan tak punya akses ke mana minta tolong. Mereka tidak seperti Menteri Linda Gumelar, yang segera ditolong oleh helikopter kepolisian dari keterjebakan itu.

Setelah kantor Bupati Bima dibakar, ribuan orang kini susah, berbagai arsip dan dokumen terbakar, rakyat kecil yang mengurus soal tanah, kependudukan, serta berbagai akta jadi kelimpungan. Banyak kesusahan yang datang dari kesuksesan menutup izin pertambangan itu.

Jika begitu, "duo sukses" ini harus dianggap sebagai kerugian besar. Tak layak dicontoh, bahkan harus dicegah dengan berbagai cara, termasuk memperbaiki undang-undang tentang unjuk rasa, buat lebih memerinci di mana saja unjuk rasa tak boleh dilakukan. Para tokoh bangsa harus bersatu menyatakan bahwa cara-cara itu salah, jangan malah menyanjung. Yang jelas, pemerintah wajib belajar dari kasus ini, jangan lamban mengambil keputusan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bilang harus ada komunikasi. Artinya, sengketa buruh dan majikan diselesaikan lewat dialog: kalau majikan pergi dan pabrik ditutup, yang rugi juga buruh. Dalam merencanakan proyek, dengarkan suara rakyat setempat, jangan cuma mengharap fee dari investor.

(Tulisan Putu Setia di rubrik Cari Angin Koran Tempo Minggu 29 Januari 2012 )


Oleh : Pandita Mpu Jaya Prema | 08 Maret 2012 | Dibaca : 1187 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?