Selamat datang di website Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


502645

Pengunjung hari ini : 86
Total pengunjung : 107918

Hits hari ini : 900
Total Hits : 502645

Pengunjung Online: 12


Twitter
Baca posting

Hari Kemerdekaan Tanpa Pahlawan Nasional

Oleh : Pandita Mpu Jaya Prema | 26 Agustus 2012 | Dibaca : 1539 Pengunjung

(Artikel ini sejatinya versi lengkap dari Cari Angin dengan judul Sukarno-Hatta. Tulisan Cari Angin seringkali bermula dari tulisan panjang, lalu saya simpan, dan kemudian diperpendek sesuai dengan kolom yang disediakan untuk rubrik Cari Angin Koran Tempo Minggu)

Sebentar lagi, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih sudah berkibar di pelosok desa dan kota. Detik-detik pengibaran bendera pusaka (kini tentu duplikatnya karena bendera pusaka sudah lapuk) akan menjadi perhatian banyak orang di negeri ini. Pengibaran serupa juga terjadi di daerah-dcaerah, di setiap instansi dan sekolah.

Bukan hanya bendera yang dikibarkan dengan khikmad. Juga ada pembacaan teks proklamasi, teks yang kini ibarat mantra sakral, singkat, padat, penuh makna. Ini yang membuat orang tergetar ketika mendengarkannya. Proklamasi itu diakhiri dengan kata-kata: “Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.”

Rasanya, di negeri ini, tak ada seorang pun yang tidak tahu siapa Soekarno dan Hatta, jika dia sudah berangkat dewasa. Anak-anak sekolah, saya kira juga mulai mengenal siapa Bapak Proklamator ini. Minimal, mengenalnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama.

Tapi seberapa orang yang tahu, seberapa banyak orang yang peduli, bahwa kedua pendiri bangsa itu ternyata tidak atau belum berpredikat Pahlawan Nasional?  Aneh bin ajaib, orang yang paling berjasa di negeri ini, yang membebaskan tanah air dari cengkeraman penjajah ternyata tidak berstatus sebagai pahlawan nasional. Padahal sudah ada ratusan pahlawan nasional dan setiap tahun jumlah itu bertambah banyak. Pemerintah lewat lembaga yang mengurusi bintang jasa kepahlawanan – disebut Dewan Gelar -- setiap tahun menerima usulan dari daerah-daerah siapa yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Tetapi Soekarno dan Hatta selalu dilewatkan begitu saja. Ini tentu masalah politik dan memerlukan keberanian politis untuk menerobosnya jika kita ingin menghormati “leluhur bangsa” kita sendiri.

Memang ada ganjalan politik sejak masa orde baru, ketika Soekarno ditumbangkan dengan  berbagai rekayasa, dimulai adanya Surat Perintah 11 Maret, sebuah dokumen sejarah yang sampai saat ini tak diketahui di mana adanya. Ganjalan itu adalah keluarnya Ketetapan MPRS Nomor 13 Tahun 1967. Di sana disebutkan, mencabut kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI dan menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden.  Lalu pada Bab II Pasal 6 disebutkan, penyelesaian proses hukum menyangkut Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaannya diserahkan ke Pejabat Presiden. 

Ketetapan MPRS itu jelas mengasumsikan bahwa Bung Karno memiliki masalah hukum. Bung Karno kerap dituding terkait dengan Gerakan 30 September. Namun Soeharto, yang mendapat mandat MPRS untuk menyelesaikan proses hukum itu sebagai Pejabat Presiden, tidak memproses Bung Karno, misalnya, di bawa ke pengadilan. Status Bung Karno dibuat mengambang, bahkan menjurus sengaja dibuat gelap. Namanya saja gelap, masyarakat sulit melihat apa yang sesungguhnya terjadi. 

Apakah Bung Karno bersalah, atau Bung Karno tidak bersalah, tak pernah urusan ini selesai secara hukum. Sementara itu syarat-syarat seseorang menjadi pahlawan nasional adalah tidak cacat hukum.

Ketika Bandar Udara Cengkareng menjelang selesai, timbul desakan dari masyarakat agar nama proklamator itu dijadikan nama Bandara. Desakan masyarakat itu namaknya direspon Presiden Soeharto dan keluarlah Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1986, yang memberikan gelar “pahlawan proklamator kemerdekaan” bagi dwitunggal itu. Tapi gelar itu hanya akal-akalan. Dewan Gelar yang dibentuk pemerintah menyatakan keputusan Soeharto itu tak jelas dasar perundangannya. Seperti halnya keputusan Soeharto yang mengangkat dirinya sebagai Jenderal Besar dengan bintang lima di pundaknya, tak jelas juntrungannya. Sebutan “pahlawan proklamator” pun tak dikenal dalam khazanah gelar kepahlawanan yang resmi ada di Dewan Gelar. Sebutan “pahlawan proklamator” hanya bisa disandingkan dengan sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa” yang dipersembahkan untuk guru-guru, atau “pahlawan devisa” untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Saya, dalam posisi sebagai wartawan utama (sebutan baru Dewan Pers untuk wartawan senior) yang kini menekuni dunia rohani, sering merenung di malam hari, jangan-jangan terpuruknya bangsa ini sekarang karena mulai tidak hormat ke pada leluhurnya. Ajaran Hindu menyebutkan, ketika seseorang lupa kepada kawitan dan tidak lagi menghormati leluhur, maka kehidupannya tidak akan tentram. Percaya atau tidak, itu masalah keyakinan.

Karena saya percaya hal ini, saya memohon agar Dewan Gelar membuat terobosan baru, bagaimana caranya agar Bung Karno dan Bung Hatta bisa memperoleh gelar pahlawan nasional. Terobosan yang saya maksudkan adalah tidak memakai prosedur yang berbelit-belit sebagaimana sekarang ini.

Untuk diketahui, saat ini seseorang yang akan diangkat sebagai pahlawan nasional memerlukan perjalanan panjang dan syarat jelimet. Masyarakat harus mengusulkan dulu ke provinsi. Gubernur dan DPRD setempat menyetujuinya, lalu mengusulkan ke Kementerian Sosial.  Usulan harus diverifikasi berjenjang dari pemerintah daerah, provinsi, lalu dilengkapi riset, lalu diadakan seminar, dan terakhir diskusi di antara para ahli sejarah dan politik. 

Belum tentu pula mulus. Syafruddin Prawiranegara, Presiden Pemerintahan Darurat RI, bisa jadi contoh. Beliau dua kali diusulkan dan baru diterima usulannya pada tahun 2009. Bahkan mantan Presiden Soeharto pun sudah pernah diusulkan oleh Kabupaten Karangnyar, Jawa Tengah, begitu pula mantan Presiden Abdurrahman Wahid sudah pernah diusulkan oleh beberapa kabupaten di Jawa Timur. Tahun lalu, banyak angkutan umum di Jawa Timur yang memasang stiker berbunyi: “Gus Dur Pahlawan Nasional”.

Prosedur berbelit-belit seperti itu tak layak diterapkan pada Soekarno dan Hatta. Kita tak bisa mengingkari jasa beliau. Keduanya adalah  pemimpin revolusi, orang yang merumuskan dasar negara, dan puncaknya memproklamasikan kemerdekaan. Seleksi bertele-tele untuk menjadikan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan nasional seperti meremehkan jasa mereka. 

Ganjalan politik pun sudah tak ada lagi. MPR melalu Ketetapan Nomor 1 Tahun 2003, menyebutkan tak perlu ada tindakan hukum lebih lanjut terhadap Ketetapan MPRS Nomor 13 Tahun 1967, karena bersifat einmalig (final)—dalam kasus ini lantaran Soekarno telah meninggal. 

Jadi, apa yang ditakuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Soekarto-Hatta menjadi pahlawan nasional? Mumpung masih berkuasa, siapa tahu inilah warisan SBY yang patut dikenang.  Hanya keluarga yang berbhakti kepada leluhurnya jadi keluarga yang harmonis, hanya bangsa yang besar yang menghargai jasa pahlawannya. Dirgahayu Republik Indonesia.


Oleh : Pandita Mpu Jaya Prema | 26 Agustus 2012 | Dibaca : 1539 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?