Om Swastyastu. Web ini dikelola oleh Mpu Jaya Prema Ananda di Pasraman Manikgeni, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan Pasraman lebih lengkap disebarkan lewat blog Pasraman Manikgeni, klik di situs terkait di bawah kiri.

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


500950

Pengunjung hari ini : 186
Total pengunjung : 107488

Hits hari ini : 324
Total Hits : 500950

Pengunjung Online: 1


Twitter
Baca posting

Jegal

Oleh : mpujayaprema | 12 Juni 2016 | Dibaca : 687 Pengunjung

Ini sudah terang benderang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang mau menjegal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah lewat revisi Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Calon perseorangan menjadi “barang tak sedap” di hidung para politisi. Ini gara-gara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama nekad maju untuk jabatan kedua melalui jalur independen itu. Kenekadan gubernur yang akrab disapa Ahok ini membuat tsunami politik yang pada ujungnya memberikan kesan penurunan citra partai politik.

Presiden Joko Widodo sejak awal memberikan jaminan, revisi tak akan memberatkan calon independen. Besaran dukungan untuk calon independen lewat pengumpulan copy kartu tanda penduduk tak akan dinaikkan. Ini janji Jokowi yang dipatuhi DPR. Tapi DPR bukan orang goblok, selalu mencari celah. Celah itu ada tiga, pendukung harus sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu sebelumnya. Celah kedua verifikasi faktual dan celah ketiga dicabutnya kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan.

Keharusan pendukung masuk dalam daftar DPT, membuat pemilih pemula tak sah sebagai pendukung. Tentang verifikasi faktual ada di Pasal 48 ayat 3 yang dalam revisi ini diberi rincian. Salah satu rincian berbunyi: "verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut." Jadi, kalau lewat tiga hari tetap tak ditemui, hasil dukungan dicoret.

Yang jadi masalah, apakah Panitia Pemungutan Suara (PPS) cukup punya tenaga untuk verifikasi yang jangka waktunya hanya dua minggu itu? Apakah PPS punya jadwal pasti untuk mendatangi setiap pendukung ke rumahnya sehingga sang pendukung siap mengorbankan hari kerjanya? Apakah kantor PPS buka 24 jam sehingga sang pendukung bisa datang di malam hari usai bekerja? Dampak serius dirasakan di daerah-daerah, seperti Yogya dan Kabupaten Buleleng, Bali, yang siap mengusung calon independen. Katakanlah Teman Ahok tergolong militan, bagaimana dengan di daerah yang pendukungnya tinggal di desa terpencil?

KPU tidak bisa membuat aturan lain, misalnya, verifikasi dilakukan secara acak dengan alasan waktu dan keterbatasan tenaga. Selain melanggar undang-undang, KPU dibelenggu dengan Pasal 9 ayat 1 yang terkait tugas dan wewenangnya. Pasal itu menyebutkan, "menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang keputusannya mengikat." Jadi, apa pun peraturan KPU nantinya, harus lewat DPR dan mengikat. Ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 yang menjamin kemandirian KPU.

Hanya untuk menjegal Ahok di Jakarta, undang-undang dibuat dengan merugikan pasangan perseorangan di seluruh Nusantara. Revisi ini pun terkesan balas dendam karena DPR tak berhasil menyusupkan pasal agar calon gubernur, bupati dan walikota berikut wakilnya yang berasal dari DPR dan DPRD tidak termasuk yang mengundurkan diri dari jabatannya. Wacana pun digulirkan dengan menyebut, pemilihan kepala daerah sepatutnya lewat partai politik. Kalau begitu hapus saja calon perseorangan dari undang-undang, sehingga kepala daerah diusung hanya oleh partai seperti calon presiden. Cuma, apa sekarang partai politik masih diminati oleh rakyat? Itu yang harus dijawab.

(Diambil dari Koran Tempo Akhir Pekan 11-12 Juni 2016)


Oleh : mpujayaprema | 12 Juni 2016 | Dibaca : 687 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?