Web ini menampung karya Pandita Mpu Jaya Prema yang terserak, sejak bernama Putu Setia. Web ini diluncurkan pukul 00.01 Rabu, 14 Maret 2012. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


425620

Pengunjung hari ini : 288
Total pengunjung : 86249

Hits hari ini : 535
Total Hits : 425620

Pengunjung Online: 4


Twitter
Baca posting

Angket

Oleh : mpujayaprema | 25 Februari 2017 | Dibaca : 1139 Pengunjung

WAKIL rakyat kita membuat mainan baru lagi. Hak angket untuk menggugat kenapa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak diberhentikan sementara sebagai gubernur padahal sudah berstatus terdakwa. Ahok Gate –-keren kedengarannya – sudah diumumkan pada sidang paripurna beberapa hari lalu. Namun wakil rakyat kita segera reses maka kelanjutan Ahok Gate akan dibahas pada sidang paripurna nanti.

Apakah hak angket ini tergolong demokrasi yang kebablasan sebagaimana yang dinyinyiri Presiden Joko Widodo? Tentu saja tidak. Hak angket diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibekali tiga hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedang hak angket melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Kasus Ahok ini unik dan sekaligus lucu tergantung dari sisi mana melihatnya. Ia dituduh menista agama di sebuah pulau yang ternyata belakangan penghuni pulau itu ramai-ramai mencoblos dia pada pilkada yang lalu. Karena ada yang melaporkan Ahok menista agama polisi gesit bergerak. Tak perlu waktu lama polisi menyerahkan berkas penyidikan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dan kejaksaan pun sangat cepat membawa kasus ini ke pengadilan. Dua aparat hukum ini tak mau berlama-lama jadi sorotan.

Ternyata Ahok dituduh oleh jaksa dengan dua pasal yang membuat Menteri Dalam Negeri serba salah. Satu pasal dengan tuntutan hukuman di atas lima tahun, satu pasal lagi tuntutan di bawah lima tahun. Padahal untuk memberhentikan sementara pejabat karena berstatus terdakwa batasannya lima tahun.

Menteri Tjahyo Kumolo sangat arif. Ya, sudahlah ditunggu, kalau tuntutan nanti lebih lima tahun, Ahok diberhentikan. Kalau kurang, ya, terus menjabat. Namun polemik tanpa henti, pakar hukum tata negara – baik yang mengajar di kampus mau pun yang jadi komisaris perusahaan -- berbeda pendapat. Dalam situasi gaduh, Presiden Jokowi turun tangan. Ayo minta fatwa ke Mahkamah Agung.

Lucunya –atau cuma sekadar aneh – Mahkamah Agung yang tugasnya antara lain memberi fatwa hukum kepada eksekutif dan digaji rakyat untuk itu, menolak memberikan fatwa. Apakah ini demokrasi yang kebablasan di mana pemberi fatwa mogok kerja, entahlah. Yang jelas DPR pun ambil bola liar ini, menggulirkan hak angket.

Ketika paripurna DPR membacakan usulan hak angket, seorang anggota yang menolak hak angket meminta agar usulan itu ditarik. Alasannya, kasusnya sudah disidangkan. Lalu dijawab anggota yang mendukung: “Kalau Ahok diberhentikan malam ini, hak angket otomatis gugur”.

Di mana lucunya? Hak angket adalah hak untuk menyelidiki, baca undang-undang dulu ya Pak Wakil Rakyat. Artinya, kalau hak ini disetujui, maka DPR akan membentuk  panitia khusus (Pansus) yang jumlah anggotanya 30 orang. Pansus ini yang bekerja menyelidiki sebagaimana pada kasus Bank Century dan Pelindo II – meski hasilnya tak jelas. Usai penyelidikan itu belum tentu menghasilkan kesalahan, bisa hanya sekadar salah tafsir pasal undang-undang. Kok pendukung hak angket sudah punya kesimpulan bahwa Ahok harus diberhentikan, penyelidikan saja belum.

Demokrasi kita bukan kebablasan, lebih tepat disebut demokrasi yang lucu.

(Diambil dari Koran Tempo Akhir Pekan 25 Feb 2017)


Oleh : mpujayaprema | 25 Februari 2017 | Dibaca : 1139 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?