Selamat datang di website Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


504584

Pengunjung hari ini : 166
Total pengunjung : 107998

Hits hari ini : 2839
Total Hits : 504584

Pengunjung Online: 1


Twitter
Baca posting

Mematenkan Simbol Hindu

Oleh : mpujayaprema | 08 Mei 2017 | Dibaca : 353 Pengunjung

ADA wacana Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mematenkan simbol-simbol Hindu. Tujuannya agar setelah dipatenkan tidak ada orang yang melecehkan simbol-simbol Hindu yang sakral itu. Kalau pun ada yang melecehkan simbol Hindu itu untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka mudah untuk menindaknya, baik dengan cara mengingatkan mereka atau pun diproses secara hukum, jika kasusnya besar.

Wacana ini sudah mendapat dukungan dari para akademisi. Tapi apa semudah itu melakukan pendaftaran paten? Lagi pula simbol jenis apa yang mau dipatenkan? Apakah sarana upacara, bentuk pelinggih, pratima dan wujud para dewa? Tentu tidak mudah untuk membuat rinciannya. Masalahnya apakah simbol yang mau dipatenkan itu benar-benar milik Hindu yang hanya dipergunakan oleh umat Hindu? Lalu sejauh mana PHDI Bali punya hak untuk mematenkan simbol Hindu itu, kecuali PHDI Pusat yang langsung menjadi ujung tombaknya. Dan itu pun juga tidak mudah karena banyak simbol Hindu yang digunakan di Nusantara ini adalah datang dari luar, khususnya dari India.

Kita ambil contoh Ganesha, yang kebetulan dipakai contoh pula oleh Guru Besar Universitas Hindu Indonesia, Prof Dr. Ketut Suda. Jika Ganesha dipatenkan agar tidak ada yang melecehkan Dewa Kebijakan ini, bentuk yang bagaimana yang kita patenkan? Bukankah Ganesha itu sudah memasyarakat sejak dulu kala, sebelum populer di Bali? Bahkan ketika orang Bali belum banyak memasang patung Ganesha di rumah maupun di merajannya, Institute Teknologi Bandung (ITB) sudah memakai Ganesha sebagai lambang perguruan. Di ITB pula pada Fakultas Seni pernah dibuat berbagai jenis Ganesha dalam bahan keramik. Ada Ganesha berdiri, duduk, tidur telungkup, tidur miring dan banyak lagi modelnya. Kita tentu terlambat mematenkan Ganesha karena sudah ada hak patennya di ITB. Dan kita mungkin juga bingung kalau mematenkan Ganesha, versi mana yang kita pakai, meski pun sama-sama sakral? Ganesha yang dipakai dalam kober (bendera) Rsi Gana berbeda dengan Ganesha yang dipakai pewintenan pemangku. Ini contoh kecil saja.

Ketika Nyoman Nuarta punya ide untuk membuat monumen Garuda Wisnu Kencana di Bukit Ungasan, banyak yang tidak setuju. Itu disebabkan penamaan patung yang disebut tertinggi di dunia itu, Garuda Wisnu Kencana. Kenapa tidak Garuda yang lain? Karena Garuda Wisnu Kencana sudah dijadikan produk paten oleh para pematung di Gianyar, meski hak patennya itu tidak terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM. Itu dari segi patennya. Dari segi ritual, penempatan patung Garuda Wisnu Kencana di ujung selatan Bali melanggar pakem pengider-ider Nawa Sanga. Wisnu seharusnya ada di utara, jadi di Kabupaten Buleleng yang paling pas. Kalau dicari lagi sisi pelanggaran kesakralannya, tentu tidak pas kegiatan di kawasan yang diisi berbagai pementasan seni yang tak ada hubungannya dengan ritual Hindu, tetapi dinaungi oleh Dewa Wisnu. Nah ini kalau kita bicara Garuda Wisnu Kencana sebagai sesuatu yang sakral sementara yang punya ide tidak ada mengkaitkan dengan kesakralan.

Contoh di atas baru soal dewa dalam Hindu. Belum simbol berkenaan dengan hal yang lebih mendasar yang langsung menyiratkan bahwa itulah Hindu. Misalnya, lambang Swastika dan Omkara. Versi mana yang mau dipatenkan, bukankah sedemikian banyak versi yang telah ada dan digunakan selama ini? Lambang Swastika yang berbeda adalah ornamen-ornamennya, tetapi irama geraknya sama. Kalau irama geraknya terbalik itu lambang Nazi. Adapun lambang Omkara ini yang berbeda banyak karena menyangkut simbol aksara. Omkara versi India dan versi Bali tentu saja beda besar karena aksara yang dipakai juga beda. Di India memakai aksara Dewanegari sedang di Bali memakai aksara Bali.

Akan lebih rumit lagi kalau mematenkan bentuk-bentuk bangunan yang ada di pura. Mulai dari candi bentar, candi gelung, bentuk pelinggih seperti meru, padmasana, kemulan dan sebagainya. Banyak sekali versinya. Kalau salah kita memilih salah satu yang dipatenkan maka justru penyimpangan makin terjadi karena memberi peluang untuk meniru yang lainnya.

Mematenkan simbol Hindu memerlukan kajian yang serius dan berkesinambungan, mungkin juga kita akan capek. Tetapi cobalah diikuti cara yang ditempuh pendahulu kita yakni dengan mengumpulkan para tokoh agama Hindu dalam sebuah seminar. Seminar itu disebut Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-aspek Agama Hindu yang dilakukan secara berkala sampai ke sembilan kalinya. Seminar ini menghasilkan banyak kesatuan tafsir. Kalau tafsir itu sudah disepakati menjadi satu, maka jalan selanjutnya adalah mudah, mau dipatenkan atau sekedar dijadikan pegangan bersama.

Yang unik dari hasil Seminar Kesatuan Tafsir itu adalah tidak ada larangan untuk mengadakan “peniruan” sepanjang kesakralannya dihilangkan. Langkah ini ditempuh karena mustahil mempermasalahkan “peniruan” itu karena pengaruh globalisasi. Contohnya, penyambutan tamu di bandara yang sebelumnya menggunakan tari pendet yang masing-masing penari membawa canang sari. Itu tidak boleh karena sakral. Tapi “peniruan” boleh, yakni sejenis tari pendet yang bukan sakral. Maka bermunculan jenis tari yang kemudian disebut pependetan. Canang sari dibuat “tiruannya” yakni menghilangkan kesakralannya seperti tak boleh ada porosan dan sejenisnya. Hanya kumpulan bunga warna-warni yang kemudian diberi nama urap sari.

Begitu pula hiasan yang sering dikaitkan dengan ritual agama. Misalnya penjor. Penjor itu sakral, baik penjor yang dipakai untuk Hari Raya Galungan mau pun penjor untuk piodalan di pura. Jika bagian sakralnya itu dihilangkan maka disebut pepenjoran dan itu bisa dipakai untuk perayaan nonsakral, seperti hari raya 17 Agustus dan sebagainya. Bukankah masyarakat di Jawa sudah biasa membuat pepenjoran untuk hajatan sunatan, misalnya?

Candi bentar boleh dipakai untuk rumah jabatan gubernur, bupati, rumah pribadi, bahkan untuk tanda pembatas wilayah desa. Ada beberapa ornamen yang dihilangkan dan kemudian dinamai bebentaran. Tetapi untuk pelinggih tidak boleh ada “peniruan” karena kesakralannya melekat dan sulit dipisahkan. Jadi tidak ada meru-meruan untuk dipakai hiasan hotel, misalnya.

Nah, simbol-simbol Hindu harus dikaji lebih rinci yang mana layak untuk dipatenkan dan tentu setelah melewati kesepakatan para pemuka agama semacam Seminar Kesatuan Tafsir itu. Tugas berat tapi tak ada salahnya dicoba. (*) 


Oleh : mpujayaprema | 08 Mei 2017 | Dibaca : 353 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?