Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


498986

Pengunjung hari ini : 96
Total pengunjung : 107196

Hits hari ini : 219
Total Hits : 498986

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Penistaan Agama

Oleh : mpujayaprema | 15 Mei 2017 | Dibaca : 362 Pengunjung

MASALAH penistaan atau penodaan agama menjadi hal menarik saat ini, bahkan hampir setiap hari dibicarakan di media masa. Masalah yang sejak dulu menjadi polemik ini menjadi hangat dibicarakan setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun karena dianggap terbukti bersalah melangar pasal-pasal penistaan agama itu. Muncul pro dan kontra, apakah pasal-pasal penistaan agama itu masih perlu dipertahankan atau tidak?

Sebelum sampai pada pro dan kontra, mari kita simak dulu pasal yang dimaksud. Pasal penodaan agama ini bermula dari Undang-Undang No 1 /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) yang diteken Presiden Soekarno. Pasal 1 UU PNPS itu menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Dari undang-undang ini kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ada dua pasal. Pasal pertama lebih mengacu kepada penodaan golongan yaitu Pasal 156 KUHP. Bunyinya, “Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Kemudian yang menjurus kepada penodaan agama adalah pasal 156A KUHP. Bunyinya: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:(a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaa atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kedua pasal ini, terutama Pasal 156A KUHP tidak memiliki perincian apapun sehingga banyak yang menyebutkan pasal ini sangat multi tafsir. Pasal inilah yang dikenakan majelis hakim yang mengadili Ahok sehingga menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sudah mencabut pasal ini dan hanya mengenakan pasal 156 KUHP kepada Ahok sehingga hukumannya jadi ringan hanya satu tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Namun majelis hakim tidak salah karena hakim boleh menetapkan sebuah pasal yang pernah dijadikan dakwaan oleh jaksa. Ada pun jaksa penuntut umum memang dalam dakwaan awal memasukkan kedua pasal itu baik pasal 156 maupun pasal 156A.

Pasal multi tafsir ini dianggap sebagai pasal karet karena bisa dipanjangkan mau pun dipendekkan sesuai keinginan. Artinya pasal ini bisa untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja dengan tujuan tertentu. Banyak yang sudah terkena pasal ini dan kebanyakan kasusnya adalah penistaan terhadap agama Islam, baik pelakunya orang Islam maupun bukan pemeluk agama itu. Ada juga penistaan terhadap agama Hindu, misalnya, kasus seorang ibu di Nusa Dua yang melecehkan tetangganya saat menghaturkan banten kecil (mungkin canang sari dan segehan) dan dihukum 18 bulan penjara.

Oleh para penentang pasal ini sudah banyak hal dilakukan. Sudah 2 kali pasal 156 dan 156A KUHP itu diuji ke Mahkamah Konstitusi pada saat Presiden Abdulrahman Wahid. Karena sering jadi masalah disebabkan tak adanya definisi yang jelas soal penodaan agama dan dinilai menimbulkan persoalan Namun MK menolak pasal itu dicabut.

Saat ini pun yang menolak pasal itu dicabut juga banyak. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menolak pasal itu dicabut. Pakar hukum yang juga pernah menjadi petinggi di Kemenhukham Prof. Romly Atmakusumah juga menolak pasal itu dicabut. Alasannya, kalau tidak ada pasal itu akan semakin banyak orang yang menista agama, baik agama yang dipeluknya mau pun agama lainnya. Bangsa akan terpecah karena akan selalu ada penistaan agama yang tak bisa diproses secara hukum karena tidak ada undang-undangnya.

Menag Lukman Hakim Saifuddin juga berpandangan sama. Yang diperlukan bukan menghapus tetapi bagaimana agar undang-undang itu didudukkan secara semestinya. Jadi bukan digunakan untuk menghukum sembarang orang dengan dalih menista atau menodai. "Dari dulu banyak sekali orang mengaku-aku sebagai tokoh agama, ahli agama, lalu menyebarluaskan ajaran-ajaran yang justru bertolak belakang dari esensi agama itu sendiri. Itulah kenapa kemudian muncul undang-undang itu untuk bagaimana agar ajaran pokok setiap agama tidak boleh dinodai, tidak boleh dinistakan," kata Lukman Saifuddin.

Pendapat seperti ini bahwa undang-undang tersebut tak perlu dicabut banyak pendukungnya. Di kalangan umat Hindu pun banyak yang berpendapat undang-undang itu tak perlu dicabut. Karena umat Hindu sendiri pernah mengalami bagaimana agama Hindu sering dinista atau dilecehkan. Misalnya umat Hindu disebut menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, menyembah patung dan pohon. Belum lagi disebut “agama bumi” atau agama ciptaan manusia karena kitab sucinya bukan wahyu Tuhan. Banyak contoh lain lagi termasuk pelecehan simbol-simbol agama Hindu. Karena itu ketika orang mengingatkan bahwa penistaan agama ada undang-undangnya, pelecehan seperti itu mulai mereda. Apalagi kasus seorang ibu di Nusa Dua itu yang hanya melecehkan orang Hindu menghaturkan sesajen sampai dihukum 18 bulan berdasarkan undang-undang ini.

Nah kalau undang-undang penistaan agama itu harus dipertahankan di negeri yang majemuk ini, apa yang dilakukan? Revisi undang-undang itu atau dibuat undang-undang baru yang lebih rinci. Bukan lagi multi tafsir dan tak cukup hanya dua pasal saja. Pemerintah bersama DPR bisa melakukan hal ini karena saat ini ada upaya untuk membuat KUHP yang baru menggantikan KUHP lama yang sudah banyak masalah. Sementara revisi atau undang-undang baru belum ada marilah selektif menggunakan pasal-pasal penistaan agama ini. (*)


Oleh : mpujayaprema | 15 Mei 2017 | Dibaca : 362 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?