Om Swastyastu. Web ini dikelola oleh Mpu Jaya Prema Ananda di Pasraman Manikgeni, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan Pasraman lebih lengkap disebarkan lewat blog Pasraman Manikgeni, klik di situs terkait di bawah kiri.

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


419046

Pengunjung hari ini : 79
Total pengunjung : 84646

Hits hari ini : 238
Total Hits : 419046

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Penghargaan Seni dalam PKB

Oleh : mpujayaprema | 03 Juli 2017 | Dibaca : 492 Pengunjung

ACARA rutin berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali (PKB) adalah memberikan penghargaan kepada para seniman. Penghargaan ini sudah diberikan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Kamis pekan lalu, berupa piagam dan uang tunai Rp 15 juta untuk setiap seniman. Jumlah uang itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya karena ada sumbangan dari Kementrian Pariwisata sebesar Rp 5 juta per orang.

Kalau dilihat dari jumlah uang yang diterima para seniman tentu tidak seberapa banyak. Apalah artinya uang Rp 15 juta untuk menghargai pengabdian dan kreatifitas para seniman itu. Berkesenian itu mahal. Untuk menyiapkan pentas gong kebyar yang diparadekan di PKB mewakili kabupaten saja dibutuhkan biaya hampir Rp 400 juta. Masyarakat iuran untuk mendanai pentas karena menjadi kebanggaan warga desa.

Tetapi kalau dilihat dari bagaimana cara mendapatkan seniman yang pantas diberikan penghargaan nampaknya pekerjaan ini bukanlah usaha yang serius. Panitia PKB seperti menerima begitu saja nama-nama seniman yang diberikan penghargaan. Tidak jelas seleksinya kapan dan bagaimana menilai karya mereka sehingga pantas diberikan penghargaan. Kalau disebutkan PKB adalah puncak dari kegiatan seni setiap tahun, apakah penerima penghargaan seni itu juga wujud dari puncak kesenimanan seseorang, tidaklah jelas benar. Apalagi ada kesan tidak ada panitia khusus yang mengadakan seleksi atau mengamati kesenimanan seseorang itu yang dikaitkan dengan pesta PKB.

Penghargaan itu diberikan kepada sembilan seniman yang dianggap sebagai tokoh pengabdi seni. Kenapa jumlahnya sembilan? Karena di Bali ada  delapan kabupaten dan satu kota sehingga setiap kabupaten/kota memunculkan seorang seniman yang harus diberikan penghargaan. Dengan begitu pemilihan oleh kabupaten/kota tak ada kaitannya dengan PKB, terserah siapa yang mau dipilih dan seniman keahlian apa yang mau disodorkan, entah itu penari, kerawitan, perupa, sastra atau bidang lainnya. Panitia PKB hanya menerima saja dan kemudian dikukuhkan sebagai pengabdi seni yang layak mendapatkan piagam dan sejumlah uang.

Cara kerja ini memang nampak adil, karena setiap kabupaten/kota mendapatkan jatah. Namun kesannya seperti gampangan tanpa perlu repot menyeleksi. Sistem ini menjadi rancujika prestasinya kemudian dikaitkan dengan situasi berkesenian di Bali, apakah seniman itu sudah mewakili puncak sebuah prestasi untuk ukuran Bali?  Sebut saja contoh, jika sebuah kabupaten memunculkan seorang seniman dari dunia tari, apakah seniman itu juga menjadi tokoh jika dibandingkan seniman tari dari kabupaten lainnya? Bisa jadi jika diukur dari prestasi atau pengabdiannya di bidang tari, seniman yang mewakili kabupaten itu kalah dengan seniman taridari kabupaten lain. Masalahnya kabupaten yang lainnya itu memunculkan seniman dari bidang lain, misalnya, sastra.

Sistem jatah di mana satu kabupaten hanya bisa mengusulkan satu seniman yang mendapat penghargaan dan setiap tahun harus ada yang diusulkan, menjadi rancu jika dikaitkan dengan PKB sebagai puncak dari prestasi seni selama setahun. Bisa sajamuncul pertanyaan di masyarakat, kenapa seniman drama di kabupaten itu dapat penghargaan padahal seniman drama di kabupaten lain ada yang lebih menonjol. Bukankah ini mewakili prestasi seniman Bali dan bukan lagi prestasi seniman kabupaten?

Umumnya penghargaan seni selalu menimbulkan kontroversi jika menerapkan sistem penjatahan, baik penjatahan berdasarkan kabupaten/kota maupun penjatahan berdasarkan jenis kesenian. Seharusnya tak ada sistem jatah. Kalau tahun ini di kabupaten tertentu tak ada seniman yang menonjol yang harus diberi penghargaan, janganlah dipaksakan. Sebaliknya kalau di sebuah kabupaten ada lebih dari satu seniman yang menonjol apakah itu dari satu jenis kesenian atau berbeda, keduanya harus diusulkan mendapat penghargaan. Namun yang lebih penting dari segalanya adalah kriteria penghargaan itu sendiri. Apakah menyangkut hasil karya artinya seniman itu sendiri yang berkarya atau selaku pembina dan pelestari. Kriteria ini harus jelas sehingga penilaian menjadi mudah dan hasilnya tidak menimbulkan pertanyaan.

Namun yang lebih penting lagi adalah siapa yang menilai sehingga seniman itu layak mendapatkan penghargaan seni. Harus ada lembaganya. Dulu kita punya lembaga yang bergengsi dengan namaMajelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Bali. Kita tak tahu apakah lembaga ini masih ada. Kalau masih ada kenapa tidak dilibatkan dalam PKB, agak aneh juga karena PKB jelas acara kebudayaan. Listibiya di masa lalu adalah lembaga yang disegani karena penilaiannya bisa berupa sertifikat yang membuat seniman atau kelompok seni itu mendapat penghargaan pentas di tempat-tempat terhormat.

Barangkali perlu dipikirkan sebuah format bagaimana membuat penghargaan seni itu menjadi bergengsi di Bali dan penghargaan itu dikukuhkan dalam rangkaian PKB sehingga PKB sendiri juga terangkat gengsinya. Ada lembaga penilai yang jelas, ada kriteria yang jelas pula, sehingga seniman yang muncul mendapat penghargaan betul-betul adalah puncak dari kesenimanan seseorang yang memenangkan ajang seleksi bergengsi itu. Jumlah penerima penghargaan tahunan ini bisa beberapa seniman dari berbagai aliran seni, bisa pula hanya satu atau dua orang yang merupakan pemegang puncak prestasi tahunan. Tentu hadiahnya tak cuma Rp 15 juta dengan sebuah piagam yang dibingkai. Bakrie Award dan penghargaan sastra yang digagas Ayip Rosidi saja berani memberi hadiah uang lebih dari Rp 100 juta untuk pencapaian puncak prestasi kesenimanan itu, kenapa Pemda Bali tak mampu untuk itu.

Adapun penghargaan seni model sekarang ini, bisa diteruskan di kabupaten masing-masing. Bukankah menjelang PKB setiap kabupaten juga menyelenggarakan pesta kesenian? Nah di sana seniman di lingkungan kabupaten itu diseleksi untuk penghargaan ini. Jadi ada penghargaan untuk seniman di tingkat kabupaten dan ada penghargaan puncak mewakili prestasi kesenian di Bali. Sebuah gagasan yang perlu didiskusikan sehingga PKB betul-betul menjadi ajang kesenian yang bermutu dan puncak dari pencapaian seni setiap tahunnya. (*)


Oleh : mpujayaprema | 03 Juli 2017 | Dibaca : 492 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?