Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


498957

Pengunjung hari ini : 94
Total pengunjung : 107194

Hits hari ini : 190
Total Hits : 498957

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Serentak

Oleh : mpujayaprema | 22 Juli 2017 | Dibaca : 1381 Pengunjung

KATA serentak ini sesungguhnya menjadi pemicu kisruhnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru. Selama sembilan bulan dibahas, persis seperti orang mengandung, akhirnya “bayi” dilahirkan lewat operasi berdarah. Kalau fraksi-fraksi di DPR dianggap wakil keluarga, ada empat fraksi yang tak mau melihat proses kelahiran sang jabang bayi dan memilih keluar ruangan. Sementara pimpinan DPR, sebut saja ibarat dokter, tinggal dua. Satu berstatus tersangka dan satu lagi dipecat partainya.

Masalah yang diperdebatkan dengan alot adalah apakah ambang batas pemilihan presiden digunakan pada pemilu serentak tahun 2019 nanti. Pemerintah ngotot dengan ambang batas itu dan tentu diiringi oleh partai pendukungnya, kecuali PAN. Alasannya untuk mendapatkan presiden yang didukung mayoritas parlemen, pemilu lebih sederhana dan hemat biaya. Alasan lainnya yang terlalu mengada-ada, supaya tak sembarang orang bisa mencalonkan diri asal ada partai yang mendukung. Kalau setiap partai mengusulkan calon berapa banyak calon presiden, bisa sepuluh lebih.

Yang menolak ambang batas alasan utamanya sesuai dengan konstitusi. UUD 1945 pasal 6A ayat 2 (ini hasil amandemen ke 3) berbunyi: “Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Tidak dicantumkan ambang batas, tetapi bukan berarti tidak boleh dibuat karena peraturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang khusus soal pemilu.

Di sinilah kata serentak menjadi penting karena kata itu muncul dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 2013 bahwa pemilu 2019 adalah pemilu serentak antara pemilihan legislatif  (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan serentak itu artinya “bersama-sama” dan diperjelas lagi “tentang gerakan dan waktunya”. Artinya orang mencoblos pada saat bersamaan.

Bagaimana menentukan ambang batas pilpres kalau hasil pilegnya saja belum ada, dari mana dapat hitungan suara yang diperoleh partai? Pemerintah dan partai koalisi pendukung yang ngotot persyaratan ambang batas dengan enteng menyebut suara partai yang dipakai adalah suara pemilu 2014. Ini logika aneh bin ajaib. Apakah suara yang diraih partai pada pemilu 2014 sudah pasti sama dengan yang akan diraihnya pada 2019? Pergerakan pemilih tak menjamin hal itu.

Mari berandai-andai dengan ambang batas 20 persen patokan suara pemilu 2014. Partai besar saat ini aman mencalonkan presiden, apalagi berkoalisi.  Calon pun terbatas karena ada asumsi calon terpilih harus didukung mayoritas parlemen. Kalau calon presiden itu bagus dan dipilih mayoritas rakyat, jadilah dia presiden. Tetapi apa partai yang mengusung itu juga dipilih oleh rakyat? Belum tentu. Apalagi kalau – ini berandai-andai lagi – rakyat mematuhi imbauan para pegiat anti korupsi agar tidak memilih partai yang mendukung Pansus Hak Angket KPK. Maka presiden terpilih bisa saja tidak didukung mayoritas parlemen karena rakyat makin cerdas.

Kalau mau jaminan nyata presiden didukung mayoritas parlemen, hapuskan kata serentak pada pemilu 2019, serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pisahkan antara pileg dan pilpres dalam rentang waktu secukupnya, sehingga calon presiden betul-betul didukung parlemen yang sudah ada, bukan parlemen kira-kira. Soal biaya? Ya, demokrasi mana ada yang murah. Namun waktunya sudah mepet, lebih arif kalau Mahkamah Konstitusi mengembalikan ke pemilu serentak dengan logika yang benar, tanpa ambang batas.

(Diambil dari Koran Tempo Edisi Akhir Pekan 22 Juli 2017)


Oleh : mpujayaprema | 22 Juli 2017 | Dibaca : 1381 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?