Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


498988

Pengunjung hari ini : 96
Total pengunjung : 107196

Hits hari ini : 221
Total Hits : 498988

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Sekolah Sistem Zonasi

Oleh : mpujayaprema | 10 Juli 2017 | Dibaca : 816 Pengunjung

HARI ini tahun ajaran baru 2017-2018 dimulai. Lalu lintas akan mulai ramai lagi karena anak-anak sekolah mulai masuk, teutama di perkotaan. Seperti biasanya setiap tahun ajaran baru akan ada kegaduhan. Entah itu masalah kurikulum, pergantian buku ajar, sistem penerimaan siswa maupun berbagai kebijakan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi kalau Mendikbud diganti, orang akan segera teringat dengan ungkapan “ganti menteri ganti kebijakan”.

Tadinya ada yang menduga heboh tahun ajaran baru ini adalah sistem jam pelajaran yang bertambah setiap hari yang dikenal dengan sekolah sehari atau istilah yang populer full day school. Ternyata sistem ini dibatalkan oleh Mendikbud setelah “ditegor’ Presiden Jokowi karena adanya perlawanan di daerah. Belakangan Mendikbud  Muhadjir Effendy sendiri yang menyebutkan full day school itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah peningkatan karakter siswa. Ini sesuai dengan program presiden.

Meski sekolah sehari tak lagi menjadi perbincangan, kegaduhan kali ini terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang menunai banyak masalah di daerah. Syukurlah di Bali kegaduhan itu tak terasa. Sumbernya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan peraturan menteri ini diterapkan sistem zonasi. Semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini maksudnya sekolah negeri) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kebijakan menteri ini juga disebut sebagai arahan dari Presiden Jokowi untuk memeratakan  kualitas pendidikan. Dengan sistem zonasi ini semua sekolah negeri nanti mutunya sama, tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Kalau sekolah itu selama ini kurang favorit, baik mutu gurunya maupun fasilitas sekolahnya, maka pemerintah wajib meningkatkan mutu itu. Sekolah juga tak boleh menerima murid dengan memilih yang pintar saja, karena kalau itu masih terjadi maka tak terhindarkan ada sekolah bermutu dan ada sekolah kurang mutu.

Hal seperti ini tentu sangat terasa. SMPN 1 Denpasar, misalnya, dikenal sebagai sekolah yang mutunya bagus atau sekolah favorit. Tentu saja hal itu terjadi karena sekolah selama ini menerapkan sistem NEM yang tinggi. Begitu pula di tingkat SMA, misalnya, disebut SMA 3 Denpasar mutunya bagus. Para orang tua yang mampu menyerbu sekolah itu sebagai prioritas. Kini dengan sistem zonasi hal itu tak bisa. Orang yang tinggal di Sesetan, Sanur, Padang Sambian tak bisa bersekolah di SMPN 1 atau SMA 3 Denpasar karena terkena radius larangan sistem zonasi. Di pedesaan pun hal itu banyak terjadi. Contohnya di Kecamatan Pupuan, misalnya. SMPN Pupuan karena berdiri sudah lama dianggap mutunya bagus, sekolahnya juga baik. Kebanyakan orang tua memprioritasnya anaknya sekolah di sana. Kalau tidak diterima baru di sekolah lain yang dianggap “mutunya kurang”. Sekarang tak bisa lagi karena di Pujungan dan Belimbing sudah ada SMPN.

Kebijakan ini idenya memang bagus. Selain nanti akan menyamakan mutu pendidikan, sekolah yang kurang diminati akan diberi fasilitas lebih, baik guru maupun sarana pendidikan, juga akan mengurangi kepadatan lalu lintas. Karena siswa akan menuju sekolah yang terdekat. Barangkali nanti tak ada lagi murid SMP di Pujungan yang mengendarai sepeda motor ke Pupuan (secara aturan lalu lintas itu juga melanggar karena tanpa SIM) karena sekarang bisa sekolah jalan kaki di desanya sendiri. Begitu pula di kota seperti Denpasar akan mengurangi hilir mudik lalu lintas karena anak-anak masuk sekolah. Hal ini akan sangat terasa jika itu di kota besar seperti Jakarta, di mana beberapa sekolah favorit memang diserbu para peminat dengan berbagai cara, sering juga lewat menyuap para guru.

Konsep PPDB juga bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Orang kaya dan orang miskin mendapat hak yang sama untuk bersekolah karena patokan penerimaan PPDB yang utama adalah domisili penduduk. Cuma di sini ada peluang untuk menyiasati peraturan menteri. Karena jarak antara sekolah dan domisili orang tua murid ditentukan oleh pemeintah daerah. Ada daerah yang menerapkan zonasi itu berjaral 10 kilometer, ada yang 15 kilometer bahkan ada yang lebih. Seharusnya zonasi itu bukan ditentukan oleh jarak kilometer tetapi lokasi sekolah itu sendiri. Di sini kegaduhan mulai terasa, misalnya, terjadi di Jawa Barat yang menerapkan zonasi maksimum 17 kilometer dan sejumlah daerah di Kalimantan yang kekurangan guru.

Di Bali sesungguhnya juga ada ketimpangan karena lokasi sekolah yang tak lagi sesuai dengan kepadatan penduduk. Ada sekolah yang peserta didiknya melebihi kapastitas sehingga perlu ada sekolah sore, namun ada sekolah yang justru kekurangan murid. Di Bangli ada SD yang tak kebagian murid yang disebabkan anak usia sekolah menurun jumlahnya. Bisa karena suksesnya KB (Keluarga Berencana) tapi juga karena SD sudah semakin banyak dibangun. Untunglah pengelola pendidikan ada di pemerintah daerah, Kemendikbud hanya mengurusi kebijakan saja. Pandai-pandailah bupati dan gubernur mengelola sistem zonasi ini sehingga tak ada kegaduhan. (*)


Oleh : mpujayaprema | 10 Juli 2017 | Dibaca : 816 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?