Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


502775

Pengunjung hari ini : 90
Total pengunjung : 107922

Hits hari ini : 1030
Total Hits : 502775

Pengunjung Online: 12


Twitter
Baca posting

Sakit itu Mahal

Oleh : mpujayaprema | 18 September 2017 | Dibaca : 423 Pengunjung

MASIH mengikuti berita kematian Debora, bayi usia empat bulan, yang meninggal dunia akibat terlambat mendapat pelayanan kesehatan? Beritanya sudah agak reda tetapi persoalan tetap menjadi penting untul diperbincangkan. Terutama hubungan antara pasien yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan rumah sakit, baik yang bekerjasama dengan BPJS apalagi yang belum kerjasama.

Orang tua Debora membawa anaknya itu ke RS Mitra Keluarga Kalideres yang belum bekerjasama dengan BPJS. Di sana orang tua itu diminta menyediakan uang sampai Rp 19 juta agar anaknya mendapatkan penanganan dengan baik. Orang tua Debora hanya punya uang Rp 5 juta dan itu pun buru-buru menguras tabungannya di ATM. Karena uangnya tidak cukup pihak rumah sakit membantu mencarikan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Ketemu dan bahkan orang tua Debora sudah berhubungan telepon dengan dokter yang akan merawat anaknya di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS itu. Nasib bicara lain. Debora meninggal dunia sebelum pindah rumah sakit.

Saya punya pengalaman sakit dengan fasilitas BPJS bulan Juni yang lalu. Ada sejenis bisul di kepala yang tak sembuh-sembuh oleh obat tradisional. Juga ditangani dokter yang sesuai dengan rujukan di Kartu Indonesia Sehat yang dalam istilah BPJS disebut Fakes 1. Tidak juga bisul itu pecah dan bahkan semakin menyiksa. Ketika suatu malam sakitnya tak tertahan, saya dirujuk ke rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Langsung masuk ke ruang UGD dan diperiksa lab serta penanganan ringan. Hasilnya saya harus dioperasi dokter bedah dan hanya itu satu-satunya cara penyembuhan. Yang jadi masalah, kamar di rumah sakit itu dikatakan penuh.

Saya disarankan mencari rumah sakit lain yang punya kamar namun ada kerjasama dengan BPJS. Daftar rumah sakit diberikan dan bahkan petugas UGD membantu menghubungi rumah sakit yang dimaksudkan. Dari pembicaraan telepon itu saya curiga, setiap disebutkan pasien dengan fasilitas BPJS kamarnya disebut penuh. Setelah empat rumah sakit dihubungi akhirnya ada juga yang masih punya kamar. Saya pun diantar ke sana setelah membayar biaya perawatan UGD secara normal tanpa fasilitas BPJS.

Di rumah sakit yang baru itu (saya tak mau menyebut nama-nama rumah sakit, tetapi semuanya ada di Denpasar) saya dilayani bagian administrasi dengan baik. Disebutkan BPJS berlaku. Bahkan surat rujukan yang saya bawa dari Fakes 1 dianggap tak perlu karena gula darah saya tinggi yang menurut petugas itu “memenuhi syarat sebagai pasien gawat darurat”. Saya pun senang. Malamnya dioperasi dengan lancar. Dua hari kemudian boleh pulang.

Tetapi apa yang tejadi? Ketika mengurus administrasi saya dipersilakan ke kasir. Ada biaya operasi, perawatan, obat dan sebagainya, total lebih dari Rp 12 juta. Sedangkan yang ditanggung BPJS hanya Rp 1.800.000. Tak ada rincian sama sekali untuk apa tanggungan BPJS yang Rp 1,8 juta itu. Malas berdebat kenapa tak semua ditanggung BPJS dan apa saja yang ditanggung dan apa yang tidak, saya pun mau tak mau harus membayar.

Kata beberapa teman, urusan BPJS itu adalah soal nasib-nasiban. Nasib saya lagi apes karena teman lain konon semua biaya ditanggung BPJS termasuk biaya operasi dokter bedah yang lebih dari Rp 6 juta itu. Kenapa saya tidak? Nasib lagi buruk yang penting sembuh. Yang saya ingin tahu, bagaimana buktinya rumah sakit itu hanya mengklaim Rp 1,8 juta ke BPJS, bukankah tak ada rincian apa pun? Bukankah pasien berhak tahu berapa jaminan yang diberikan asuransi dan berapa yang tidak dijamin? Sebelum ikut BPJS saya sudah berkali-kali ikut asuransi kesehatan swasta. Semua klaim jelas termasuk yang harus dibayar sendiri andaikata ada peningkatan status kamar.

Kerjasama BPJS dengan rumah sakit memang belum harmonis. Banyak rumah sakit swasta yang belum kerjasama dengan BPJS. Alasan utama ogah kerjasama dengan BPJS adalah soal klaim yang terlalu lama dan bertele-tele. Ini pengakuan jujur dari pengelola rumah sakit. Karena itu pihak rumah sakit sebenarnya ada keengganan untuk menerima pasien BPJS. Kalau ada pasien yang membayar kontan untuk apa menerima pasien yang masih “kasbon”, begitulah celetukan para suster di rumah sakit swasta.

Maka kasus kematian Debora memicu perhatian orang untuk menggugat rumah sakit dan juga menggugat BPJS. Rumah sakit digugat karena menyalahi  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang dan peraturan pemerntah itu disebutkan, semua pasien gawat darurat harus mendapat tindakan yang memadai dari rumah sakit dan dilarang mempersoalkan biaya. Rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS tetap bisa mengajukan klaim. Dengan peraturan ini sebenarnya tak ada masalah bagi rumah sakit. Yang masalah klaim BPJS membayar  tagihan lambat dan itu membuat pengelola rumah sakit kesal.

Program BPJS sudah diikuti lebih dari 100 juta orang bahkan pemerintah punya target semua penduduk ikut BPJS. Semua asuransi kesehatan yang dikelola pemerintah harus terintegrasi ke BPJS, termasuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang begitu populer di Bali. Kenapa keuangan BPJS jadi seret bahkan defisit setiap tahun? Kenapa Askes di masa lalu yang pesertanya hanya 25 juta lancar-lancar saja bahkan punya “tabungan” di bank? Ini yang banyak digugat orang bahwa pengelola BPJS seperti tidak profesional.

BPJS harus dibenahi. Harus ada aturan yang jelas dan berlaku umum, bukan soal nasib-nasiban. Bukan juga harus pakai ngotot-ngototan. Selama kerja BPJS seperti ini akan selalu ada masalah dan pihak rumah sakit pun main kucing-kucingan menolak pasien dengan alasan kamar penuh dan sebagainya. Konsep pemerintah melahirkan BPJS tentu sangat mulia dalam menolong masyarakat di bidang kesehatan. Sakit itu memang mahal, karena itu konsep gotong royong sebagaimana diiklankan dalam BPJS sangat tepat. Orang taat membayar iuran BPJS setiap bulan tetapi pasti tak pernah mengharapkan sakit. Saya sudah lama ikut BPJS dan kalau diukur dengan konsep menabung, uang yang saya setor ke BPJS sudah jauh dari apa yang saya terima ketika sakit. Memang begitulah asuransi. (*)


Oleh : mpujayaprema | 18 September 2017 | Dibaca : 423 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?