Web ini menampung karya Pandita Mpu Jaya Prema yang terserak, sejak bernama Putu Setia. Web ini diluncurkan pukul 00.01 Rabu, 14 Maret 2012. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


605834

Pengunjung hari ini : 408
Total pengunjung : 142000

Hits hari ini : 611
Total Hits : 605834

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Wajah Baru WHP

Oleh : mpujayaprema | 18 Desember 2017 | Dibaca : 1054 Pengunjung

WORLD Hindu Parisad (WHP) kini berwajah baru. Setelah meninggalnya Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa jabatan Presiden WHP kosong. Jabatan itu kemudian digantikan sementara dengan sebutan Plt (Pelaksana Tugas Harian) yang dijabat Dr. Ketut Arnaya yang juga Ketua Pengurus Harian Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Parisada Hindu Dharma IndonesiaPusat. Kini, sejak Selasa yang lalu, berdasarkan musyawarah para pengurus WHP jabatan Presiden WHP diserahkan kepada Made Mangku Pastika yang masih sebagai Gubernur Bali.

Terpilihnya Mangku Pastika menurut Ketut Arnayasudah lewat pertimbangan yang matang darianggota Governing Council WHP. Pertemuan sudah dilangsungkan beberapa kali sebelum memutuskan untuk menunjuk Mangku Pastika sebagai presiden baru WHP.“Dipilihnya Gubernur Pastika sebagai Presiden WHP bukan semata mata karena saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Bali, tetapi lebih pada sosok beliau yang memilki pemikiran kuat, network yang bagus dan penguasaan bahasa asing yang beliau miliki,” kata Ketut Arnaya, sebagai dikutip media masa.

Mangku Pastika sendiri menyambut baik kepercayaan yang diberikannya itu. Ia berjanji akan melaksanakan tanggung jawabnya untuk membawa organisasi ini eksis di tingkat dunia. Ia berharap WHP bisa menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat dunia dan muncul di forum forum International. Namanya saja organisasi tingkat dunia, bukan organisasi nasional apalagi organisasi pedesaan.

Dua hari setelah secara resmi diberi kepercayaan sebagai Presiden WHP, Mangku Pastika mengundang sejumlah elemen Hindu, termasuk beberapa pendeta (sulinggih) ke rumah jabatannya di Jaya Sabha. Pada pertemuan Kamis malam itu, Pastika berjanji untuk merombak struktur kepengurusan sehingga benar-benar mampu bergerak sebagai organisasi tingkat dunia. Selama ini WHP tak jelas kiprahnya, apalagi di tingkat internasional di tingkat nasional pun sepi. Kantornya berdesakan dengan instansi lain di Kantor Dinas Kebudayaan Bali. Pastika berjanji dalam waktu dekat WHP akan mencari kantor baru yang lebih besar. “Ada kantor milik Pemprov yang dulu dipakai Pemerintah Kota Denpasar di Jalan Veteran. Cukup strategis tapi kita harus sewa,” kata Pastika.

Seperti apakah organisasi WHP itu? Sekjen WHP Prof. Dr. Made Bakta menjelaskan bahwa WHP didirikan dalam pertemuan yang disebut World Hindu Summit di Bali pada tahun 2012. Sejumlah tokoh Hindu dari berbagai dunia datang ke Bali dan sepakat untuk membentuk WHP dengan markasnya di Bali. Sebelum itu dikenal adanya World Hindu Federation (WHF) yang bermarkas di Nepal. Tapi Nepal tidak lagi menjadi Negara Hindu dan keberadaan WHF itu tidak jelas, apakah masih ada atau sudah mati bersama matinya “Negara Hindu” di Nepal.Maka WHP berdiri dengan mencari bentuk yang beda dengan federasi.

Masalahnya menurut Prof Bakta, sampai saat ini bentuk hukum WHP masih belum jelas dan membuat organisasi ini seperti tersendat jalannya. Sedang dikaji apakah bentuknya nanti yayasan atau perkumpulan. Tentu tugas Mangku Pastika dengan struktur WHP yang baru akan mengkaji lebih mendalam tentang hal itu.

Soal bentuk sebagai dasar hukum organisasi ada dua pilihan. Apakah berbentuk yayasan atau perkumpulan. Kalau kita melihat sejarah terbentuknya WHP yang didahului oleh Wor;d Hindu Summit maka bentuk yayasan yang terbaik. Karena ini adalah tempat berkumpulnya beberapa orang yang dalam hal ini adalah tokoh untuk memberikan konstribusi bagi kemajuan Hindu dunia. Dengan berbentuk yayasan maka tidak ada istilah anggota yang permanen dan struktur kepengurusan pun bisa menyesuaikan perkembangan dan program yang akan dibuat. Bentuk ini persis seperti bentuk PHDI Pusat yang dulu ketika pertamakali dididirikan lewat Piagam Campuhan Ubud.

Kalau bentuk perkumpulan maka ia akan menjadi organisasi masyarakat, di mana ada keanggotan yang permanen bahkan secara formal ada kartu anggota. Pengurus pun berjenjang dan dipilih oleh dan dari anggotanya. PHDI ternyata memilih berbentuk perkumpulan sejak 2013 dan anggaran dasarnya disahkan sebagai organisasi masyarakat pada Mahasabha di Surabaya tahun 2016 lalu. PHDI meniru Majelis Ulama Indonesia.

Kita bisa melihat bagaimana MUI setelah berbentuk ormas. Segala fatwa yang dibuatnya tidak lagi mengikat umat Islam. Fatwa MUI hanya berdasarkan permintaan dan itu pun hanya mengikat siapa yang memintanya. Dengan demikian umat Islam yang tergabung dalam organisasi Muhamaddiyah dan Nahdatul Ulama tak terikat dengan fatwa MUI dan karena kedua ormas besar Islam itu juga bisa melahirkan fatwa. Nah karena PHDI mengikuti MUI apakah nanti bhisama PHDI bisa mengikat umat Hindu? Bukankah umat Hindu tak pernah punya kartu anggota PHDI?

Belajar dari sini maka sebaiknya WHP berbentuk yayasan saja. Kalau pun suatu saat dirasa perlu membuat program yang bersifat proyek permanen maka yayasan bisa membuat badan hukum lain seperti persero. Tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana mengawasi dan tentu tergantung bagaimana pengurus WHP itu sendiri.

Nampaknya Mangku Pastika lebih tertarik untuk memperkuat dulu keberadaan WHP ketimbang mencari status hukum yang tepat untuk wadah tersebut. Ia misalnya mengatakan akan mengundang sejumlah tokoh Hindu dari etnis luar Bali untuk bergabung di WHP. Dengan demikian kesan bahwa WHP organisasi Hindu dengan label dunia tetapi isinya hanya umat etnis Bali terhapuskan.

Bagaimana umat Hindu di Bali melihat WHP? Selama ini kesannya adalah apatis. Jangankan WHP, PHDI saja tak begitu bergema di pedesaan. Ritual Hindu memangtetap sebagai jantung dari Pulau Bali.  Tetapi harus kita akui, Parisada tidak begitu populer di pedesaan. Parisada Pusat, Parisada Provinsi, Parisada Kabupaten perannya begitu kecil di masyarakat desa adat. Yang dominan adalah lembaga adat yang punya organisasi rapi dari desa adat (bahkan sejak di banjar adat) sampai ke provinsi. Di desa ada Bendesa Adat, di tingkat kecamatan ada Majelis Alit, di tingkat kabupaten ada Majelis Madya, dan di tingkat provinsi ada Majelis Agung. Sedang PHDI tak ada di pedesaan bahkan di kecamatan pun kurang eksis.

WHP harus belajar dari pengalaman ini kenapa PHDI tak mengakar di kalangan umat Hindu. Kalau salah langkah bisa saja WHP hanya menjadi organisasi “papan nama”, tak jelas kiprahnya, apalagi menyandang predikat dunia. Made Mangku Pastika dengan jaringan yang luas dan pengalaman organisasi mungkin benar bisa menjadi harapan. (*)


Oleh : mpujayaprema | 18 Desember 2017 | Dibaca : 1054 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?