Om Swastyastu. Web ini dikelola oleh Mpu Jaya Prema Ananda di Pasraman Manikgeni, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan Pasraman lebih lengkap disebarkan lewat blog Pasraman Manikgeni, klik di situs terkait di bawah kiri.

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


738897

Pengunjung hari ini : 120
Total pengunjung : 196957

Hits hari ini : 387
Total Hits : 738897

Pengunjung Online: 2


Twitter
Baca posting

Calon Alternatif

Oleh : mpujayaprema | 15 Januari 2018 | Dibaca : 937 Pengunjung

PENDAFTARAN calon gubernur dan wakil gubernur untuk seluruh Indonesia sudah berakhir. Begitu pula pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ternyata tidak muncul pasangan cagub-cawagub dari unsur perseorangan atau yang juga dikenal sebagai calon independen. Untuk calon bupati dan wakilnya memang  ada beberapa calon independen dan itu pun kemungkinan gugur lebih banyak. Justru yang terjadi dari 171 pilkada ada 13 daerah pemilihan yang calon bupatinya tunggal.

Di Bali pun hanya ada dua pasangan cagub-cawagub tanpa ada calon independen. Padahal jauh sebelum proses pendaftaran ada tokoh yang gembar-gembor akan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk maju sebagai calon independen. Ternyata hanya bualan saja. Dengan minimnya calon sesungguhnya masyarakat dirugikan karena tidak ada alternatif pilihan.

Kenapa calon yang diharapkan menjadi pilihan alternatif masyarakat itu tidak muncul? Faktor utamanya adalah biaya. Sangat besar ongkos untuk mencoba merebut jabatan gubernur atau bupati jika melalui jalur independen. Pengumpulan KTP adalah awal dari segala biaya. Di zaman di mana segala hal harus melalui transaksi ini, tak mudah mengumpulkan KTP dengan mengharapkan keikhlasan saja. Seorang tokoh boleh-boleh saja menyebut punya pendukung militan, tetapi berapa banyak yang tulus menyerahkan KTP-nya untuk difotocopy serta data dirinya harus dicatat? Lagi pula berapa banyak pendukung yang disebut militan itu? Rakyat biasa yang tak punya keterikatan dengan sang tokoh sulit untuk menyerahkan KTP-nya begitu saja. Apalagi kalau tak ada imbalan.

Faktor kedua adalah biaya terkait pilkada itu sendiri. Terutama pengadaan saksi di setiap TPS. Sulit mendapatkan saksi yang gratis, betapa pun militannya mereka mengaku pendukung calon. Biaya itu sampai milyaran rupiah. Baru saja heboh berita tentang Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti, yang dimintai uang Rp 40 milyar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subyanto. Heboh terjadi karena La Nyalla batal dicalonkan untuk Pilkada Jawa Timur. Uang ini sebagaimana kemudian dijelaskan petinggi Gerindra bukan berarti mahar politik karena selama ini Gerindra tak pernah menarik mahar politik kepada calon-calon gubernur. Ini uang untuk saksi di TPS dan itu pun baru sebagian biaya. Karena perhitungan biaya saksi di Pilkada Jawa Timur mencapai Rp 121,3 M. Di Jawa Timur ada puluhan ribu TPS dan bayaran saksi mungkin juga lebih mahal ketimbang di Bali.

Berapa kira-kira biaya saksi untuk Bali? Pada Pemilu 2014 di Bali ada 8.094 TPS dan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 tahun depan mungkin jumlah itu bertambah karena adanya ketentuan baru setiap TPS tak boleh lebih dari 500 pemilih. Katakanlah jumlah itu masih tetap sama, lalu berapakah biaya seorang saksi untuk TPS? Pada pemilu dan pilkada yang lalu honor saksi itu masih tergolong murah hanya Rp 150.000 perorang termasuk akomodasi seperti makan dan minum. Jadi setiap TPS cukup Rp 300.000 untuk dua saksi. Sekarang sudah pasti naik, sebut saja Rp 200.000 perorang. Kalau jumlah TPS sama seperti tahun 2014 maka dibutuhkan biaya saksi Rp 3.237.600.000. Dibulatkan dengan transport dan biaya macam-macam untuk urusan saksi ini saja membutuhkan Rp 3,5 M untuk Bali.

Bayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh seorang calon gubernur independen untuk pilkada Bali. Untuk saksi saja sebesar itu, belum lagi untuk kampanye, memasang baliho, kampanye terbuka dan sebagainya. Dana Rp 20 M pasti jauh dari cukup. La Nyalla Mattalitti kalau jadi dicalonkan di Jawa Timur sudah menyiapkan dana Rp 300 M. Pada Pilkada tahun lalu di Jakarta, Sandiaga Uno menghabiskan lebih dari Rp 100 M padahal dia dicalonkan sebagai cawagub oleh partai. Bukan calon perseorangan.

Kalau calon yang diusung partai dan sepenuhnya digerakkan mesin partai, biaya memang tidak sebanyak yang dikeluarkan calon independen. Saksi bisa saja tak perlu bayaran karena diambilkan dari kader partai di desa atau kecamatan. Begitu pula membuat baliho bisa gotong royong dengan kader partai. Ini dijalankan oleh PDI Perjuangan di Bali. Resiko jika tidak mau gotong royong itu adalah kader yang bersangkutan tidak dijadikan calon anggota DPRD. Maka lihatlah baliho pasangan Koster-Cok Ace yang diusung PDIP, hampir semuanya dibuat oleh kader yang dibuktikan dari pemasangan foto sang kader yang ikut dompleng di baliho cagub itu.

Begitu mahalnya biaya untuk menjadi gubernur dan bupati atau walikota. Walau pun sebagian biaya ditanggung partai dengan kadernya jika diusung secara resmi oleh partai politik, tetap saja sang calon harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sudah pasti selama 5 tahun menjabat, biaya yang dikeluarkan itu tak cukup diganti dengan gajinya. Maka kita tahu sendirilah bagaimana gubernur dan bupati mencari celah untuk mengembalikan modal pilkada ini.

Biaya besar pilkada ini pada akhirnya membuat rakyat tak punya calon alternatif selain yang sudah diusung partai politik. Padahal calon alternatif ini sangat dibutuhkan karena calon yang diusung partai tidak sepenuhnya demokratis, apalagi sesuai dengan aspirasi rakyat. Pencalonan oleh partai berjenjang. Memang ada aspirasi dari daerah dan itu pun kadang dengan kekuasaan besar pimpinan daerah, syukur kalau betul ada penjaringan. Calon dari daerah itu dibawa ke pusat untuk diputuskan oleh pimpinan pusat. Di sini seringkali terjadi manuver dan keputusan pimpinan pusat partai tak bisa digugat.

Karena itu ada usulan yang berkembang saat ini agar undang-undang pemilu dalam hal pencalonan diubah. Berikan kekuasaan penuh kepada partai di daerah. Kalau itu pemilihan bupati biarkan diputuskan oleh pimpinan cabang partai di kabupaten. Kalau pemilihan gubernur diputuskan oleh pimpinan daerah. Kalau presiden barulah pimpinan pusat. Dengan demikian aspirasi lebih nyata adanya.

Namun di atas segalanya itu biaya pilkada harus diperingan. Misalnya, saksi dibiayai pemerintah dan tidak harus setiap calon ada saksinya. Begitu pula saat pemilu tak harus setiap partai punya saksi. Saksi bisa diangkat oleh pemerintah yang penting netral. Nah di sini masalahnya, benarkah ada kenetralan dan kejujuran dalam masalah politik ini? Banyak yang ragu tetapi tentu harus dicoba. Pemilu, pilkada maupun pilpres seharusnya dibuat semurah-murahnya agar yang terpilih tidak lebih banyak berpikir untuk “mengembalikan modal”, biarlah berpikir untuk mensejahtrakan rakyat. (*)


Oleh : mpujayaprema | 15 Januari 2018 | Dibaca : 937 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?