Salam Damai. Web Mpu Jaya Prema Ananda ini semoga berguna untuk komunikasi bagi para pencinta kedamaian dan peminat spiritual tanpa sekat apapun. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


738902

Pengunjung hari ini : 121
Total pengunjung : 196958

Hits hari ini : 392
Total Hits : 738902

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Program Para Cagub

Oleh : mpujayaprema | 22 Januari 2018 | Dibaca : 887 Pengunjung

MUNGKIN saat ini belum jadwalnya para cagub-cawagub melakukan kampanye. Sehingga kita tak pernah mendengar secara jelas apa saja program-program yang akan mereka sodorkan jika menjabat 5 tahun ke depan.

Di media sosial ada program yang ditampilkan, tetapi tidak jelas kebenarannya. Dengan begitu kita juga ragu apakah benar program itu lahir dari pasangan cagub dan cawagub. Misalnya di FaceBook pernah ada seolah-olah kontrak politik dari pasangan Mantra-Kertha yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Namun kalau kita perhatikan kontrak politik itu, yang menandatangani adalah pimpinan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Bukan Rai Mantra sebagai cagub dan Sudikerta sebagai cawagub. Memang ada tandatangan Sudikerta di sana namun dia selaku Ketua DPD Golkar Bali. Tentu mudah sekali nanti berkelit karena kita tahu kepemimpinan DPD Golkar bisa saja berubah dalam lima tahun mendatang. Kontrak politik itu seharusnya betul-betul ditandatangani oleh pasangan cagub dan cawagub.

Andaikata program tolak reklamasi Teluk Benoa itu benar dari pasangan Mantra-Kerta, harus dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksudkan dengan reklamasi di sana. Persoalan pro dan kontra reklamasi Teluk Benoa ini sudah hampir 5 tahun berlalu dan tidak jelas apa yang dimaksudkannya. Reklamasi itu adalah mengurug lautan tetapi menyatu dengan daratan, jadi hasil akhir adalah daratan yang menyambung. Seperti yang ada di Pulau Serangan. Bukan membuat pulau-pulau baru di tengah laut seperti di Teluk Jakarta yang kini menjadi persoalan dan ada upaya untuk menghentikannya.

Nah, jika reklamasi di Teluk Benoa ditolak bagaimana Pelindo bisa memperluas Pelabuhan Benoa? Bagaimana bisa Bandara Ngurah Rai diperpancang landasan pacunya? Padahal ini kebutuhan yang sangat mendesak dan semuanya untuk kepentingan masyarakat Bali yang kekuatan ekonominya diletakkan pada pariwisata. Selain itu kalau reklamasi Teluk Benoa ditolak bagaimana Pemda Bali bersama masyarakat membenahi Pantai Benoa yang kini amburadul dan banyak sampahnya? Padahal pembenahan itu sangat diperlukan untuk kegiatan ritual umat Hindu seperti melasti. Lalu kalau urusan tolak reklamasi ini berkembang ke daerah lain, bagaimana membangun Bandara Bali Utara di Kubu Tambahan yang desainnya sudah ada?

Yang seharusnya ditolak di Teluk Benoa adalah rencana reklamasi dengan membuat pulau-pulau baru untuk sarana pariwisata. Ini yang benar. Karena sudah melanggar kesepakatan moratorium pembangunan sarana wisata di Bali selatan. Juga pulau-pulau baru itu mungkin akan mempengaruhi arus air dan juga lalu lintas kapal. Jadi kalau ada cagub yang punya program di sekitar Teluk Benoa bunyinya kira-kira “Tolak Pembangunan Sarana Wisata di Teluk Benoa”. Dengan begitu sudah jelas artinya tak ada pembangunan apa pun yang berkaitan dengan sarana wisata di sana. Ada pun pelebaran Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai bukan termasuk sarana wisata tetapi penunjang wisata, apalagi reklamasinya memang menyambung dengan daratan yang sudah ada.

Kembali ke program para cagub. Di FaceBook ada “meme” yang menyebutkan program Koster-Ace. Isinya, pendidikan gratis dari SD sampai SMA. Tidak jelas apakah ini benar dari cagub dan cawagub yang bersangkutan atau dibuat oleh orang lain. Kalau benar, ini program yang kelihatan bagus tetapi sangat ngawur. Bukankah ini sudah menjadi program pemerintah pusat? Bukan program pemerintah daerah. Program pendidikan gratis ini sudah lama dilangsungkan, kalau pun kenyataan di daerah Bali belum tuntas, itu masalah pelaksanaannya saja yang tidak berjalan bagus. Tinggal membenahi kenapa tidak berjalan.

Sesungguhnya banyak program yang harus dibuat oleh pasangan cagub-cawagub untuk daerah Bali. Terlalu banyak persoalan di Bali yang harus dipecahkan dan perlu ditangani dengan baik. Saya akan sodorkan satu saja program yang harusnya dipikirkan bersama dari begitu banyak persoalan di masa depan. Yakni masalah otonomi khusus untuk Bali.

Otonomi khusus untuk Bali sudah lama dikaji dan diperjuangan tetapi selalu mandeg. Salah satu inti dari otsus ini adalah otonomi di tingkat provinsi terutama dalam masalah penarikan pajak hotel dan restoran. Kalau ini tetap tidak berhasil diperjuangkan maka ketimpangan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan semakin dalam. Bahkan antar kabupaten bertetangga saja ketimpangan itu sudah besar, misalnya, antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Padahal sebagai daerah wisata Bali itu sesungguhnya menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dulu masalah ketimpangan ini bisa diatasi dengan kebijaksanaan daerah. Yakni pajak hotel dan restoran tetap dipungut masing-masing kabupaten namun kabupaten yang penghasilannya super besar seperti Kabupatan Badung menyerahkan sebagian hasil pajak itu ke provinsi dan provinsi yang membagikannya ke kabupaten lain. Ini lumayan adil meskipun besaran yang dibagi tergantung pula seberapa besar yang diberikan oleh Kabupaten Badung. Sejak beberapa tahun lalu kebijakan ini dihapuskan. Dan Kabupaten Badung pun menjadi kabupaten yang terkaya di Bali karena di sini pajak hotel dan restoran itu paling banyak. Padahal turis itu juga bepergian ke kabupaten-kabupaten yang lain.

Badung yang kaya raya itu membuat iri kabupaten lain. Uang yang berlimpah di Badung membuat Bupati Badung punya program yang “sangat merakyat”. Bantuan ke desa-desa begitu besar. Masyarakat dimanjai dengan berbagai fasilitas. Kabupaten Badung punya program KBS (Kartu Badung Sehat) di mana orang bisa berobat gratis di rumah sakit dan bahkan penunggu pasien di rumah sakit itu juga dapat santunan. Suatu hal yang tak mungkin ada di kabupaten lain. Dengan KBS warga Badung yang terserang kanker bisa diobati sampai tuntas, kremo tak terbatas. Umumnya orang yang sampai menjalani kremo untuk kanker harus datang sampai 24 kali dan sekali kremo biayanya Rp 20 juta. Warga kabupaten lain memang bisa gratis untuk kremo dengan fasilitas BPJS namun syarat yang diberikan BPJS hanya untuk 8 kali kremo. Selanjutnya bayar sendiri. Siapa yang tidak iri dengan Badung?

Sulinggih di Kabupaten Badung dapat santunan Rp 1,5 juta per bulan, di kabupaten lain santunan cuma berkisar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Bahkan di Kabupaten Tabanan tak ada santunan apa pun buat sulinggih. Sering ada guyonan antar sulinggih, yuk pindah domisili ke Badung.

Nah, ketimpangan ini harus dipecahkan lewat otonomi khusus untuk Bali. Apa ada cagub yang punya program ini? Sepertinya tidak ada padahal otsus ini perjuangan yang sudah lama. (*)


Oleh : mpujayaprema | 22 Januari 2018 | Dibaca : 887 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?