Selamat datang di website Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


738901

Pengunjung hari ini : 121
Total pengunjung : 196958

Hits hari ini : 391
Total Hits : 738901

Pengunjung Online: 3


Twitter
Baca posting

Rumah Susun di Bali

Oleh : mpujayaprema | 05 Februari 2018 | Dibaca : 829 Pengunjung

KEBUTUHAN rumah susun di Bali adalah hal yang sangat mendesak. Kalau ini tak segera dipecahkan maka alih lahan untuk pemukiman tak bisa dibendung. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah sejak sepuluh tahun lalu menyebutkan bahwa 10 kota besar padat penduduk di Indonesia seharusnya sudah dibangun rumah susun untuk memenuhi kebutuhan warganya. Salah satu kota besar padat itu adalah Denpasar.

Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Bali pun sudah sejak lama mengharapkan ada izin untuk membangun rumah susun. Alasan utamanya lagi-lagi untuk menyelamatkan lahan pertanian di Bali agar tidak terus beralih menjadi pemukiman. Namun usulan itu tak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Penyebabnya belum ada peraturan daerah yang mengizinkan adanya rumah susun itu karena peraturan yang ada saat ini tinggi bangunan di Bali tak boleh melebihi 12 meter.

Ketua REI Bali Pande Agus Permana Wiguna menyebutkan para pekerja di wilayah Kabupaten Badung dan Denpasar suatu saat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan rumah tempat tinggal yang dekat dengan pekerjaannya kalau dia merupakan warga di kabupaten yang lain, misalnya, dari Kabupaten Jembrana, Buleleng atau Karangasem. Tentu tak mungkin mereka tinggal di kampung halamannya sementara pekerjaannya di Bali selatan. Belum lagi warga Bali akan terus bertambah dan membutuhkan perumahan sementara pendatang pun juga tak bisa dibendung. Dengan kasus seperti ini maka tanpa ada pemecahan untuk mengizinkan pembangunan rumah susun, mau tak mau lahan pertanian akan beralih menjadi pemukiman.

Beralihnya lahan pertanian menjadi pemukiman sebenarnya bukan hanya terjadi di Kabupaten Badung dan Denpasar. Hampir di seluruh Bali lahan pertanian terus berkurang. Lihatlah sawah-sawah yang dulu hijau di Badung, Tabanan, Gianyar kini sudah berubah menjadi perumahan. REI Bali sangat mengkhawatirkan hal ini.

Sebenarnya yang dilarang dibangun di Bali bukan hanya rumah susun, tetapi bangunan apa pun yang melebihi tinggi 12 meter. Alasan utama yang dipakai adalah bangunan tinggi itu bertentangan dengan adat dan budaya Bali. Apalagi kalau itu berupa rumah tinggal. Dalam tradisi Bali yang dijadikan pedoman dari pelestarian adat dan budaya, perumahan itu harus memenuhi tiga mandala, yakni utama mandala untuk tempat persembahyangan, madya mandala untuk tempat tinggal dan nista mandala untuk dapur. Bagaimana mungkin ada rumah susun memenuhi unsur Tri Mandala itu? Apalagi kalau dikaitkan dengan konsep arsitektur Bali yang memakai tolok ukur asta kosala kosali.

Lagi pula ada anggapan bahwa sulit bagi orang Bali yang tinggal di rumah susun jika mereka tinggal bersama dengan keluarga yang berbeda. Sesungguhnya rumah bertingkat di Bali untuk keluarga sudah banyak, termasuk apa yang disebut ruko (rumah toko), bahkan sampai tingkat tiga. Cuma umumnya di tingkat tiga yang paling atas untuk merajan atau pura keluarga. Tingkat dua dan dasar baru untuk kamar tidur dan penunjang lainnya. Namun yang tinggal di sana adalah satu keluarga atau kalau pun ada keluarga lain masih saudara dekat. Sementara yang dimaksudkan sebagai rumah susun dalam rumusan REI yang juga menjadi pedoman pemerintah adalah rumah itu dihuni oleh banyak keluarga. Termasuk di lantai dasar dan lantai di atasnya bisa ditempati oleh keluarga yang berbeda dan tak ada hubungan darah sama sekali.

Apakah hal itu mungkin terjadi? Dan apa kendalanya? Kendala utama adalah keluarga yang tinggal di lantai dasar merasa lebih “nista” dibandingkan keluarga yang tinggal di lantai atasnya. Begitu pula keluarga yang di lantai dua lebih “nista” dibandingkan keluarga di lantai tiga. Demikian seterusnya. Bukankah ini hanya perasaan saja? Bagaimana kalau tinggal di hotel, apa harus selalu mencari kamar di lantai paling atas agar tidak merasa “nista”? Tentu tidak. Jika demikian masalahnya, apa beda tinggal di rumah susun dengan “tinggal menginap” di hotel bertingkat?

Ada yang lebih sensitif dibanding soal “nista” karena beda lantai. Yakni, di mana membangun merajan? Bukankah tidak ada yang disebut utama mandala? Tentu kalau yang dimaksudkan merajan pribadi tidak mungkin bisa dibangun. Tetapi bukankah sudah pasti disiapkan halaman bersama di mana bisa dibangun Padmasana di salah satu sudutnya? Dan juga bangunan untuk kepentingan bersama, seperti misalnya balai pertemuan yang fungsinya sebagai balai banjar di pedesaan. Semua rumah susun yang ada di luar Bali fasilitas sosial dan umum itu diperhatikan sebagai kelengkapan utama. Kalau rumah susun diizinkan di Bali maka konsep kebersamaan orang Bali dalam hal ritual dan sosial pastilah diperhatikan.

Lalu akan ada pertanyaan lebih khusus, di mana menaruh pelangkiran untuk memuja leluhur atau “ngayat” Ida Bethara yang jauh karena tak bisa datang pada saat piodalan, misalnya. Kalau dapat jatah di rumah susun di lantai dasar apakah pelangkiran dalam kamar itu tidak “nista” karena di lantai atas ada penghuni lain yang tinggal? Ini pun lagi-lagi masalah perasaan saja yang akan menjadi biasa kalau sudah dijalani. Dalam konsep ritual pemujaan, pelangkiran itu hanyalah tempat menaruh banten kecil untuk memuja Tuhan atau Ida Bethara yang “tak bisa dibayangkan”. Pelangkiran tak sakral kalau tak ada bantennya. Nah ketika ada banten dan menjadi sakral, apakah tidak “nista” karena di lantai atas ada orang yang bermukim? Kalau itu menjadi masalah, tinggal kita menaruh kain putih di atas pelangkiran. Itu berarti kesuciannya terjaga. Sama seperti sulinggih yang memuja di balai pemiosan, di bawah atap balai pemiosan (apakah itu atap permanen atau atap darurat dari terpal) pasti ditaruh kain putih (kasa) sehingga sulinggih terjaga kesuciannya. Sama sekali tidak masalah.

Sekarang tinggal kemauan apakah orang Bali akan mau dan terbiasa tinggal di rumah susun atau tidak. Atau biarkan tanah pertanian Bali setiap saat tergerus untuk dibangun rumah. Jangan selalu menyalahkan pendatang, di pedesaan yang tak ada pendatang pun kini lahan pertanian menciut karena memang penduduk lokal bertambah dan itu membutuhkan tempat tinggal. Mari kita pikirkan bersama Bali di masa depan, sebagaimana yang sudah dipikirkan para pengurus REI Bali. (*)


Oleh : mpujayaprema | 05 Februari 2018 | Dibaca : 829 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?