Web ini menampung karya Pandita Mpu Jaya Prema yang terserak, sejak bernama Putu Setia. Web ini diluncurkan pukul 00.01 Rabu, 14 Maret 2012. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


698891

Pengunjung hari ini : 288
Total pengunjung : 180367

Hits hari ini : 544
Total Hits : 698891

Pengunjung Online: 1


Twitter
Baca posting

Simpang Siur Bandara Buleleng

Oleh : mpujayaprema | 12 Maret 2018 | Dibaca : 914 Pengunjung

INILAH pembangunan bandara yang penuh dengan kesimpang-siuran. Sejak dalam perencanaan sampai pada keputusan yang baru saja diumumkan, bandara yang dibangun di Bali Utara ini penuh dengan drama. Nama bandara juga simpang siur tergantung siapa yang bicara dan dari kelompok investor yang mana. Ada yang memberi nama Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), ada yang menyebut Bandara Internasional Buleleng dan bahkan ada yang sudah  memberi nama  Bandara Internasional Dwijendra.

Ada dua investor yang saling merasa berhak dan mampu membangun bandara yang lokasinya sekitar Kubutambahan ini. Sebuah konsorsium bernama Kinessis Capital and Investment (KCNI) yang bermarkas di Kanadasiap mengucurkan dana Rp 27 Trilyun dengan membangun bandara di laut lewat reklamasi. Konsorsium ini sudah membentuk PT BIBU Panji Sakti sebagai pelaksana pembangunan. Mereka mengklaim sudah selesai dengan amdal dan berbagai kajian. Tinggal menunggu izin penetapan lokasi yang akan dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan.

Satu investor lagi yang merupakan saingan PT BIBU adalah PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari). Kelompok ini siap membangun bandara Bali Utara di daratan sehingga tidak memerlukan reklamasi. Seperti halnya PT BIBU, PT Pembari pun menyebutkan sudah siap dengan amdal dan berbagai kajian. Tinggal menunggu penetapan lokasi saja.

Dari sini saja sudah ada kesimpang-siuran, bagaimana mungkin sebuah bandara di lokasi yang sama tiba-tiba ada dua kelompok investor yang sama-sama membuat kajian? Karena itu Gubernur Bali Mangku Pastika secara terbuka menyebutkan, kemungkinan bandara ini dibatalkan oleh pemerintah pusat lewat pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan gara-gara “kedua investor berperang”.

Sekarang mari kita simak pernyataam MenkoKemaritiman Luhut Binsar Panjaitan apa alasannya sampai bandara ini dibatalkan. Alasan itu merujuk pada hasil studi World Bank dan Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI). Menurut Luhut, ada empat alasan pembatalan pembangunan BIBU. Pertama, kesulitan membangun akses kereta api yang memotong gunung dan jalan tol yang sudah direncanakan. Alasan kedua, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan Bandara Ngurah Rai. Alasan ketiga masih terkait dengan yang kedua, pengembangan Ngurah Rai sudah dilakukan dengan reklamasi kawasan Teluk Benoa. Akan dibangun runway dan tempat parkir pesawat untuk menambah yang sudah ada saat ini. Alasan keempat, pemerintah akan membangun jalur kapal roro dari pelabuhan Banyuwangi ke Bali Utara.

Keempat alasan itu juga simpang siur. Semula ada yang menduga pembatalan yang dimaksudkan Luhut adalah batal membangun di laut. Kalau membangun bandara di darat ada kemungkinan bisa dikaji kembali. Artinya yang kalah PT BIBU untuk memenangkan lawannya PT Pembari. Namun belakangan Luhut pun menyebutkan baik di laut maupun di darat semuanya dibatalkan. Bahkan Menko Kemaritiman ini menyebutkan Presiden Jokowi pun setuju pembatalan itu. 

Yang menarik ketika menerima utusan Kadin Bali, Menko Luhut malah menyebutkan bandara Bali Buleleng ini tidak layak secara bisnis sehingga investor tidak berminat. Ini simpang siur apalagi? Bukankah bandara ini sudah ada investornya dan investor itu tentu sudah berhitung. Kalau hitungannya rugi tak mungkin berani menyiapkan dana begitu besar. Secara gampang saja bisa disebutkan jika hasil studynya rugi kenapa kajian tetap dilanjutkan oleh kedua investor? Biaya pembangunan bandara ini tidak menggunakan dana APBN mau pun APBD, kok pemerintah masih menyebutkan sulit mendapatkan investor, bukankah sudah ada investornya?

Dengan pembatalan Bandara Buleleng ini maka ada satu hal yang terlewatkan oleh pemerintah pusat, yakni konsep pemerataan pembangunan di Bali. Ide yang tak boleh dikesampingkan di awal kajian pembangunan bandara ini adalah bagaimana membangun Bali Utara agar seimbang dengan pembangunan di Bali Selatan. Rencana pembangunan Bandara Bali Utara itu sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki perhatian pada isu-isu desentralisasi pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Kendati Bali selama puluhan tahun telah terkenal dengan industri pariwisatanya, tidak semuamasyarakat Bali menikmati kesejahteraan yang diperoleh dari sektor pariwisata. Secara garis besar, industri pariwisata hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di Bali Selatan yang selama puluhan tahun menjadi pusat pembangunan Bali.

Dari sisi demografi, Bali Utara memiliki jumlah penduduk sekitar 500.000 orang terbesar dibanding wilayah lain di Bali. Namun dari sisi pembangunan, Bali Utara jauh tertinggal dari Bali Selatan. Kesenjangan itu berpengaruh pada kesenjangan kesejahteraan. Penduduk di Bali Selatan yang bersentuhan langsung dengan industri pariwisata memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibanding penduduk Bali Utara yang mengandalkan sektor pertanian. Ide pemerataan kue pariwisata ini yang tak lagi dijadikan alasan untuk membangun bandara di Bali Utara.

Kemudian kalau bandara Bali Utara batal dibangun dan malah konsentrasi mengembangkan Bandara Ngurah Rai dengan menguruk laut di Teluk Benoa yang akan dilanjutkan, tidakkah Bali Selatan akan semakin krodit dengan kemacetannya? Apalagi kereta api keliling Bali juga tak dilanjutkan perencanaannya. Apakah jalan tol yang menghubungkan Bali Selatan dengan Bali Utara akan digenjot lagi kajiannya? Apa investor di urusan jalan darat ini ada yang berminat mengingat pembebasan jalan tol membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk Bali?

Ternyata semuanya juga masih simpang siur. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi dengan pembangunan di Bali tidak memiliki kepastian. Padahal problema Bali yang utama adalah masih banyaknya orang miskin karena pembangunan yang tak seimbang dan ruwetnya transportasi karena akses jalan yang sulit ditambah. Seharusnya ada perencanaan yang baik untuk Bali ke depan. Dan yang penting adalah kepastian. Bandara Bali Utara yang terkatung-katung selama lebih dari tiga tahun dan akhirnya batal bukanlah perencanaan yang baik. (*)


Oleh : mpujayaprema | 12 Maret 2018 | Dibaca : 914 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?