Selamat datang di website Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Jika ingin donasi untuk biaya domain sila: Rek BRI 4780-01-000648-50-1 a.n. PUTU SETIA

Arsip Cari Angin

Expand All | Contact All

Statistik Pengunjung


717668

Pengunjung hari ini : 220
Total pengunjung : 188558

Hits hari ini : 556
Total Hits : 717668

Pengunjung Online: 4


Twitter
Baca posting

Kembali ke Pemerintahan Desa

Oleh : mpujayaprema | 09 April 2018 | Dibaca : 848 Pengunjung

KELURAHAN sebagai sistem pemerintahan paling rendah di Kabupaten Badung akan dikembalikan seperti dulu, berbentuk desa. Atau di Bali disebut Desa Dinas untuk membedakan dengan Desa Adat.

Berita yang tersiar pekan lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bali Ketut Lihadnyana menyebutkan usulan berubahnya sistem kelurahan menjadi desa di Kabupaten Badung sudah 98 persen selesai diverifikasi. Jadi hanya tinggal surat keputusannya saja.

Kasus ini menarik karena dulu di Bali tidak dikenal kelurahan. Yang ada adalah desa dengan dua jenis. Yang satu mengacu kepada sistem adat di mana patokannya adanya Tri Kahyangan. Karena itu disebut desa adat dengan pimpinannya bendesa adat. Desa adat punya himpunan di tingkat kecamatan yang disebut Majelis Alit. Lalu di tingkat kabupaten disebut Majelis Madya. Dan puncaknya adalah di provinsi dengan sebutan Majelis Utama Desa Adat.

Sedangkan desa dinas adalah satuan terkecil pemerintahan dengan pimpinannya kepala desa atau sekarang ini diperkenalkan sebutan perbekel. Wilayahnya tergantung jumlah penduduk sehingga tidak selalu desa dinas wilayahnya sama dengan desa adat. Atasan perbekel adalah camat, lalu bupati dan seterusnya gubernur.

Yang sama antara desa dinas dan desa adat adalah pimpinannya (bendesa dan perbekel) dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian tata kelola baik menyangkut pembangunan maupun aset kekayaan milik desa secara otonom. Tentu bisa saja mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi pengelolaannya oleh pimpinan di desa itu. Sedangkan sistem kelurahan adalah pimpinannya yang disebut lurah diangkat oleh pemerintah dalam hal ini bupati. Aset dan kekayaan termasuk dana pembangunan diatur dalam APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah).

Sistem kelurahan ini sudah lazim di luar Bali. Justru di Bali baru saja ada yakni ketika Denpasar dikembangkan dari kota madya administratif menjadi kota setingkat kabupaten dengan memiliki Walikota, DPRD dan akhirnya punya APBD tersendiri. Sistem kelurahan memang lebih cocok di perkotaan besar. Rupanya di Kota Denpasar sistem itu pun dikembangkan. Yang menjadi masalah ternyata desa-desa yang dekat Denpasar tetapi masuk dalam wilayah Kabupaten Badung ikut-ikutan berubah menjadi kelurahan. Kuta, Kerobokan, bahkan termasuk Kapal ikut menjadi kelurahan. Inilah yang mau dikembalikan lagi menjadi sistem desa.

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan boleh ada perubahan dari sistem desa ke sistem kelurahan mau pun sebaliknya dari sistem kelurahan menjadi sistem desa. Pasal 11 UU No. 6 itu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 menyebutkan: “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.” Ayat 2 menyebutkan: “Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Pada pasal 12 UU No. 6 terjadi sebaliknya, peerubahan dari kelurahan menjadi desa. Pasal 12 punya 3 ayat. Ayat 1 berbunyi: “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ayat 2 menyebutkan: “Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.” Lalu ayat 3 menyebutkan: “Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Persyaratan yang rumit bagaimana mendata sarana dan prasarana atau aset kekayaan yang akan beralih ini. Namun karena pada dasarnya kelurahan yang ada di Kabupaten Badung dulunya adalah desa, tentu hal ini akan lebih gampang mendata dan kemudian memindahkan pengelolaannya. Yang membuat kasusnya bisa lama adalah Pasal 14 UU No. 6 yang berbunyi: “Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”

Perda ini dibuat oleh bupati bersama DPRD Kabupaten. Pasal-pasal selanjutnya mengatur bahwa Perda ini dibawa ke gubernur untuk dievaluasi dan disetujui. Setelah gubernur mengeluarkan persetujuan maka pelaksanaan perubahan itu dilaksanakan oleh bupati setempat. Nah, apakah Kabupaten Badung sudah membuat Perda untuk perubahan ini? Kalau melihat pernyataan Kadis PMD bahwa semuanya hampir rampung tentu Perda sudah dibuat, karena undang-undang yang menyebutkan hal itu.

Memang agak lama prosesnya. Karena itu kenapa cuma di Kabupaten Badung saja ada inisiatif mengubah sistem pemerintahan kelurahan menjadi desa? Bagaimana dengan kabupaten lainnya? Mumpung prosesnya belum tuntas kalau kabupaten lain ingin juga melakukan perubahan tentu sekalian Gubernur Bali melakukan verifikasi.

Sejatinya di Bali sistem terbaik dan sesuai dengan budaya setempat adalah sistem desa yang disebut Desa Dinas itu. Karena sistem ini memberikan partisipasi yang luas kepada warga masyarakat. Bukan saja bagaimana memilih Kepala Desa (Perbekel) tetapi bagaimana mengontrol dan partisipasi dalam pembangunan desa. Sistem kelurahan membatasi partisipasi warga dan masyarakat menjadi cuek dengan pembangunan di desa karena anggarannya ditentukan dalam APBD. Apalagi di saat pemerintah mengucurkan dana desa dalam jumlah besar. Bahkan di kota Denpasar pun sistem kelurahan sebaiknya diganti ke sistem desa karena pada dasarnya masyarakat Bali itu sama saja, baik di kota maupun di desa. Beda dengan di luar Bali.

Apalagi di Bali ada desa adat. Kalau kelurahan tetap ada maka ada tiga sistem pemerintahan desa, desa dinas, desa adat dan kelurahan yang ketiganya punya karakter beda. Mari kita sederhanakan dan tinggalkan kelurahan seperti yang dilakukan Kabupaten Badung. (*)


Oleh : mpujayaprema | 09 April 2018 | Dibaca : 848 Pengunjung


posting Lainnya :

Lihat Arsip posting Lainnya :

 



Kalender Bali

Facebook
Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website mpujayaprema.com, bermanfaat bagi Anda?